PERKUAT KERJASAMA, FAKULTAS SYARIAH IKUTI WORKSHOP STANDARISASI LABORATORIUM HUKUM PTKI SE-INDONESIA
Media Center- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) bekerja sama dengan Perhimpunan Laboratorium Syariah dan Hukum (PLSyH), Asosiasi Prodi Ilmu Falak Indonesia (APFI), dan Asosiasi Dosen Ilmu Falak Indonesia (ADFI) mengadakan Workshop “Standarisasi Tata Kelola Laboratorium Syariah dan Hukum, dan Laboratorium Falak di PTKI se-Indonesia” dan International Conference on Sharia an Law (IcoSLaw) dengan tema, “The Dialectical Development on Sharia and Law in Indonesian,” diadakan 3 hari berturut-turut di Twin Tower UINSA pada Selasa-Kamis (2-4/8).
Kegiatan tersebut diwajibkan mengutus perwakilan dari masing-masing Fakultas Syariah meliputi Wakil Dekan I, Kepala Laboratorium Syariah, Kepala Prodi Ilmu Falak, Sekretaris Prodi Ilmu falak dan Dosen Ilmu falak.
Workshop ini menyajikan bahasan sistem tata kelola Lab. Syariah, Hukum, dan Lab. Falak, mengacu pada prinsip Good University Governance berdasar pada Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 atas perubahan dari Permenristekdikti No. 44 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dengan Jaminan mutu yang terstandar di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Siti Muslifah, M.Si. sebagai Dosen Ilmu Falak Fakultas Syariah sekaligus Pembina Komunitas Pecinta Astronomi (Kompas) Fakultas Syariah UIN KHAS Jember mengatakan, adanya pengelolaan draft standarisasi laboratorium juga mempengaruhi bagaimana kualitas lulusan Fakultas Syariah.
“Penyusunan Draft ini melihat dari berbagai pertimbangan, baik dari regulasi dan gelar Sarjana hukum yang disandang mahasiswa. Kualitas lulusan di fakultas syariah dengan lulusan Perguruan Tinggi Umum harus minimal sama,” ujar Muslifah (sapaan akrabnya).
Selain itu, Muslifah mengungkapkan perlu adanya kesetaraan sistem dalam pengelolaan Laboratorium yang nantinya terdaftakan dalam ORTAKER (Organisasi Tata kerja) sebagai bagian Penting dalam penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang tergabung dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Keberadaan Laboratorium Di PTKI beragam dan yang banyak ditemukan tidak memiliki TUPOKSI dan Job Description Shuttle, sehingga perlu standarisasi sebagai Pedoman untuk menyeragamkan Tata Kelola dari Laboratorium itu sendiri,” terang Muslifah yang juga Dosen Fakultas Syariah itu.
Kemudian, draft yang nantinya akan disahkan dapat memberikan efek, baik sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam bidang Hukum dan Syariah, agar Tata kelola dalam pengembangan Laboratorium memiliki Standar khusus sehingga penyetaraan sistem dalam Laboratorium dapat seragam.
“Harapannya Draft Standarisasi yang disahkan dapat dilaksanakan oleh masing-masing fakultas yang memiliki Laboratorium agar kedepannya diharapkan menjadi pilar penyangga masing-masing Fakultas dalam pengembangan Soft Skil dan Hard Skil Mahasiswa,” tambahnya.
Pengelolaan dalam menentukan Standarisasi tata kelola sangatlah penting untuk dirancang agar standart minimal dalam kualitas sitem tata kelola efisien dan mencapai sebagaimana Tupoksi laboaratorium Fakultas Syariah itu sendiri.
Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil. I. sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember menyatakan dirinya mengapresiasi adanya kegiatan ini dan berharap kedepannya kualitas laboratorium di Fakultas Syariah semakin baik dalam menyajikan pelayanan untuk mahasiswa.
“Sangat Bagus, berarti sudah mulai dipikirkan standart minimal, yang perlu diapresiasi bersama karena nantinya ada klarifikasi laboratorium umum dan Laboratorium syariah yang kedepannya sudah memiliki standart minimal yang sama antara PTKI se Indonesia,” ujar Prof. Haris (sapaan akrabnya) yang juga Dewan Pembina PLSyH PTKI se-Indonesia Periode 2021-2023.
Reporter: Restu Singgih
Editor: Erni Fitriani
